🔴11 Korporasi Tersangka, Isu Sensor Kritik di Medsos, hingga Prabowo Soroti Terorisme Lingkungan

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru. TRIBUN-VIDEO.COM - Polri menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, tiga korporasi di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan hal itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). "Kita sudah tetapkan 11 tersangka korporasi. Tiga di antaranya adalah PMA, sementara masih dalam proses," kata Suyudi. Namun, Suyudi belum bersedia mengungkap identitas perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut, penyelidikan terhadap korporasi tersebut tidak menghadapi kendala. Sebelumnya, Polri telah meningkatkan 98 laporan polisi terkait karhutla ke tahap penyidikan. Kapolri juga sempat mengungkap dugaan keterlibatan perusahaan asing dari negara tetangga dalam kasus karhutla. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) buka suara soal dugaan shadowban atau pembatasan jangkauan konten di media sosial yang membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menkomdigi, Meutya Hafid menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta platform media sosial untuk menghapus konten maupun membatasi informasi terkait karhutla. Hal itu disampaikan Meutya Hafid melalui unggahan di Instagram Kemkomdigi pada Rabu (21/10). Ia menyatakan, pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat mengenai dugaan pembatasan konten karhutla di media sosial. Ia menjelaskan, tidak ada permintaan dari Kemkomdigi kepada platform untuk menurunkan konten atau membatasi penyebaran informasi mengenai karhutla. Pemerintah, lanjutnya, justru menghargai informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait kebakaran hutan dan lahan. Kemkomdigi juga menyampaikan bahwa pemerintah menyebarkan informasi mengenai karhutla melalui kanal media sosial resmi. Terkait dugaan algoritma platform membatasi jangkauan konten berdasarkan pedoman komunitas, Kemkomdigi mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas algoritma media sosial. Kemkomdigi turut mengimbau pengguna yang merasa kontennya terdampak dugaan pembatasan di platform seperti Meta dan TikTok untuk mengajukan banding langsung kepada platform terkait. Pengguna juga dapat melaporkan dugaan tersebut kepada Kemkomdigi agar dapat ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto menyebut oknum pembakar hutan terorisme lingkungan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada Rabu (21/10/2026) di Istana. Prabowo menegaskan pemerintah tak menganggap remeh kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyebut negara akan mengusut tuntas terkait peristiwa karhutla tersebut. (*) Program: Hot Topic Editor Video: Mellinia Pranandari Relay: Vito